Dalam sebuah pernyataan yang menuai perhatian publik, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting atau lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja". Alasannya, menurut beliau, orang yang lapar tidak bisa bekerja, sehingga kebutuhan pangan harus dipenuhi terlebih dahulu.

Beliau juga menjelaskan bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja melalui rantai pasoknya.

Sekilas, logika itu terdengar masuk akal.

Memang benar. Orang lapar sulit berkonsentrasi. Anak yang kekurangan gizi juga sulit belajar. Tidak ada yang membantah pentingnya gizi.

Tetapi persoalannya bukan di situ.

Persoalannya adalah ketika negara seolah menyuruh rakyat memilih antara diberi makan atau diberi kesempatan bekerja.

Sejak kapan pekerjaan menjadi prioritas nomor dua?

Bayangkan percakapan sederhana ini.

"Pak, saya sudah enam bulan menganggur."

"Tenang. Yang penting kamu makan dulu."

"Terus bulan depan saya bayar kontrakan pakai apa?"

"Protein."

"Listrik?"

"Vitamin."

"Uang sekolah anak?"

"Gizi seimbang."

Begitulah kira-kira jika logika itu diterapkan sampai tuntas.

Karena kenyataannya, pemilik kontrakan tidak menerima pembayaran dalam bentuk nasi.

Bank tidak menerima cicilan dalam bentuk telur rebus.

SPBU tidak mengisi bensin dengan kalori.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya makanan hari ini.

Mereka membutuhkan penghasilan agar bisa membeli makanan untuk bertahun-tahun.

Di sinilah letak ironi terbesar.

Lapangan kerja justru merupakan program makan bergizi yang paling berkelanjutan.

Karena orang yang memiliki pekerjaan tidak perlu terus menunggu bantuan.

Ia bisa membeli beras sendiri.

Membeli susu sendiri.

Membayar sekolah anak sendiri.

Dan yang terpenting, menjaga harga dirinya sendiri.

Bantuan sosial memang penting.

Tetapi bantuan seharusnya menjadi jembatan ketika rakyat kesulitan, bukan tujuan akhir pembangunan.

Negara yang maju bukanlah negara yang rakyatnya terus-menerus antre menerima bantuan.

Negara yang maju adalah negara yang rakyatnya pulang kerja membawa penghasilan.

Mungkin kita memang sedang memasuki babak baru pembangunan.

Di mana indikator keberhasilan bukan lagi seberapa banyak orang mendapat pekerjaan, melainkan seberapa banyak orang mendapat jatah makan.

Kalau begitu, mungkin nanti angka pengangguran tidak perlu diumumkan lagi.

Cukup umumkan menu makan siangnya.

Karena tampaknya, dalam logika baru ini, dompet boleh kosong, asal perut kenyang.

Padahal, rakyat tidak pernah meminta memilih salah satunya.

Mereka hanya ingin bekerja dengan layak, memperoleh penghasilan yang cukup, lalu membeli makan bergizi dengan hasil keringatnya sendiri.

Bukankah itu makna pembangunan yang sesungguhnya?