Ada satu hal yang tampaknya semakin canggih dalam pembangunan Indonesia: koperasi sekarang tidak hanya mengenal desa dan kelurahan, tetapi juga mulai mengenal laut.

Setidaknya begitulah kesan yang muncul ketika publik melihat peta pada aplikasi Simkopdes.

Sebanyak 135 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sempat terlihat berada di atas laut. Tangkapan layar peta itu kemudian beredar dan menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Tentu saja, jangan buru-buru membayangkan gedung koperasi lengkap dengan papan nama merah putih sedang berdiri gagah di tengah perairan.

Tidak ada kapal pengangkut semen.

Tidak ada tukang bangunan yang bekerja sambil memakai pelampung.

Dan sejauh informasi yang tersedia, belum ada rapat anggota koperasi yang harus dilakukan menggunakan perahu.

Masalahnya ternyata lebih sederhana sekaligus lebih menggelitik:

yang berada di laut adalah titik koordinatnya.

Bangunannya tetap di darat.

Dengan kata lain, koperasinya tidak sedang melakukan ekspansi ke sektor maritim.

Petanya saja yang tampaknya sedang bertualang.

Ketika Koperasi Tidak Salah, Tetapi Titiknya Jalan-Jalan

Pemerintah Kabupaten Tapin kemudian memberikan klarifikasi. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyatakan telah mengecek langsung sistem milik Kementerian Koperasi dan memastikan seluruh 135 titik KDMP di Tapin terbaca berada di daratan.

Dan ada satu fakta geografis yang membuat persoalan ini semakin menarik: Kabupaten Tapin memang tidak memiliki wilayah laut.

Jadi kalau peta menunjukkan koperasi Tapin berada di tengah laut, publik wajar bertanya:

Ini koperasinya yang pindah, atau koordinatnya yang sedang berhalusinasi?

Pemkab menjelaskan bahwa koordinat koperasi diinput oleh masing-masing pengurus ketika melakukan pengisian data. Artinya, lokasi yang muncul di sistem mengikuti koordinat yang dimasukkan dalam proses pendataan.

Nah, di sinilah letak ironi kecilnya.

Di zaman ketika hampir semua hal sudah memakai istilah besar seperti digitalisasi, transformasi digital, big data, dan integrasi sistem, ternyata satu titik di peta masih bisa membuat koperasi melakukan perjalanan lintas batas geografis.

Bukan lintas kecamatan.

Bukan lintas kabupaten.

Lintas daratan dan lautan.

Tanpa kapal.

Bayangkan Kalau Titiknya Benar-Benar Dipakai untuk Membangun

Coba kita berandai-andai.

Misalnya seseorang datang ke lokasi pembangunan.

Ia membuka aplikasi.

“Pak, ini koordinat koperasinya di mana?”

“Di sini.”

“Di sini di mana?”

“Di laut.”

“Lah, desanya di darat.”

“Tidak apa-apa. Koperasinya sudah go digital.”

Mungkin beginilah wajah birokrasi masa depan: bangunannya di darat, datanya di laut.

Tukangnya membawa semen.

Pengurus membawa proposal.

Pemerintah membawa anggaran.

Sementara koordinatnya membawa diri sendiri ke tengah perairan.

Untung saja ini masih sebatas persoalan tampilan titik koordinat. Sebab kalau data digital benar-benar dijadikan dasar tunggal untuk menentukan lokasi pembangunan tanpa verifikasi lapangan, ceritanya bisa berubah dari lucu menjadi serius.

Karena dalam pembangunan publik, satu titik di peta bukan sekadar titik. Ia bisa menjadi dasar keputusan.

Yang Viral Justru Bukan Gedungnya, Melainkan Datanya

Kasus ini menarik karena memperlihatkan betapa kuatnya sebuah tangkapan layar.

Publik melihat peta.

Ada titik di laut.

Lalu muncul pertanyaan:

“Kopdes kok di tengah laut?”

Dalam hitungan waktu, persoalan teknis pemetaan berubah menjadi bahan perdebatan publik.

Dan memang begitulah dunia digital bekerja.

Data yang benar tetapi tidak jelas bisa menimbulkan kebingungan.

Data yang salah tetapi terlihat meyakinkan bisa menjadi viral.

Sedangkan tangkapan layar?

Ia tidak pernah meminta izin untuk menjadi berita.

Yang membuat kasus ini semakin absurd adalah angka 135 titik. Bukan satu titik yang melenceng sedikit karena kesalahan GPS.

Seratus tiga puluh lima.

Jumlah sebesar itu membuat publik tentu bertanya-tanya apakah persoalannya hanya kesalahan satu-dua input atau ada persoalan yang lebih sistematis dalam proses pendataan dan visualisasi.

Namun, berdasarkan klarifikasi Pemkab Tapin, bukan berarti 135 koperasi tersebut benar-benar dibangun di laut. Pemerintah daerah memastikan titik pembangunan berada di daratan.

Jadi, jangan sampai satir berubah menjadi fitnah.

Yang boleh ditertawakan adalah absurditas tampilannya.

Yang tetap harus diperiksa adalah kualitas datanya.

Digitalisasi: Semakin Canggih, Semakin Membutuhkan Verifikasi Manual?

Ini bagian yang paling menarik.

Kita sering diberitahu bahwa digitalisasi membuat pekerjaan lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien.

Memang benar.

Tetapi digitalisasi hanya akan sebaik data yang dimasukkan ke dalam sistem.

Kalau data awalnya keliru, sistem digital tidak akan tiba-tiba memiliki kemampuan membaca pikiran.

Komputer tidak akan berkata:

“Sepertinya koordinat ini salah. Kabupaten Tapin kan tidak punya laut.”

Komputer hanya akan berkata:

“Koordinat diterima.”

Lalu titik muncul.

Kalau titiknya di laut, ya di laut.

Kalau titiknya di gunung, ya di gunung.

Kalau suatu hari koordinat koperasi masuk ke luar negeri, jangan salahkan Google Maps.

Mungkin datanya memang sudah mendapatkan paspor.

Inilah kelemahan klasik sistem digital: komputer sangat patuh terhadap data, bahkan ketika data tersebut membutuhkan pertanyaan.

Manusia seharusnya menjadi lapisan pemeriksaan terakhir.

Masalahnya Bukan Sekadar Titik Biru di Peta

Karena itu, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada kalimat:

“Tenang, koperasinya sebenarnya di darat.”

Ya, tentu itu kabar baik.

Tetapi pertanyaan berikutnya justru lebih penting:

Mengapa sistem sempat menampilkan titik di laut?

Bagaimana proses validasi koordinatnya?

Apakah koordinat diverifikasi kembali?

Apakah sistem memiliki batas geografis administratif?

Apakah ketika sebuah titik berada di luar wilayah daratan yang semestinya, sistem memberikan peringatan?

Dan apakah ada mekanisme untuk membandingkan koordinat dengan data geografis resmi?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang salah.

Sebab kesalahan koordinat mungkin terlihat lucu ketika objeknya koperasi.

Tetapi dalam sistem pemerintahan, kesalahan lokasi bisa menjadi persoalan serius apabila digunakan untuk perencanaan, distribusi bantuan, pembangunan fasilitas, pengawasan aset, atau pelaporan program.

Peta bukan sekadar gambar. Data lokasi adalah bagian dari administrasi.

Koperasi Merah Putih dan Ujian Bernama Data

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tentu memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menampilkan titik di aplikasi.

Di Tapin sendiri, pembangunan fisik terus berjalan. Dari 66 bangunan koperasi yang dikerjakan, 35 unit dilaporkan telah selesai pada awal Agustus 2026, dengan target pembangunan rampung pada akhir Agustus.

Artinya, koperasinya nyata.

Bangunannya nyata.

Programnya nyata.

Masyarakat yang akan menggunakannya juga nyata.

Maka jangan sampai datanya justru menjadi bagian paling tidak nyata.

Sebab akan sangat ironis apabila koperasi dibangun untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, tetapi sistem informasinya justru membuat publik sibuk mencari-cari apakah koperasi tersebut sedang berada di daratan atau sedang membuka cabang di Samudra Pasifik.

Dari “Koperasi Desa” Menjadi “Koperasi Bahari”

Kalau ingin melihat sisi lucunya, sebenarnya ada peluang besar yang terlewat.

Daripada panik ketika titik koperasi muncul di laut, pemerintah bisa saja sekalian membuat inovasi baru:

Koperasi Desa Merah Putih Bahari.

Unit usaha pertama:

• simpan pinjam untuk nelayan,

• gudang ikan,

• pembelian hasil tangkapan,

• distribusi BBM,

• dan tentu saja...

rapat anggota di atas kapal.

Ketua koperasi membuka rapat:

“Agenda pertama, pengesahan laporan keuangan.”

Anggota menjawab:

“Setuju.”

“Agenda kedua, pembahasan lokasi koperasi.”

“Di mana, Pak?”

Ketua melihat GPS.

“Menurut aplikasi, kita sudah berada di tengah laut.”

Semua anggota diam.

Lalu sekretaris berkata:

“Berarti rapatnya sudah sesuai koordinat.”

Begitulah kalau satire mengambil alih birokrasi.

Tetapi kenyataannya tentu tidak seperti itu.

Kopdes Tapin tidak sedang membangun kantor di laut.

Yang bermasalah adalah representasi titik koordinat dalam sistem yang sempat terlihat demikian.

Jangan Sampai Negara Punya Data yang Lebih Luas daripada Wilayahnya

Kasus ini sebenarnya memberikan pelajaran sederhana tetapi penting:

digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi.

Aplikasi harus diisi data yang benar.

Data harus diverifikasi.

Koordinat harus masuk akal.

Dan hasil akhirnya harus bisa diperiksa oleh manusia.

Karena kalau tidak, kita bisa mendapatkan situasi yang sangat khas zaman digital:

di dunia nyata koperasinya berada di desa, tetapi di dunia digital koperasinya sudah punya alamat baru di tengah laut.

Dan lucunya, manusia kemudian harus turun tangan untuk menjelaskan kepada komputer bahwa:

“Mas, ini Tapin. Bukan Atlantis.”

Pada Akhirnya, Yang Perlu Dikoreksi Bukan Lautnya

Tidak ada laut yang harus dikeringkan.

Tidak ada gedung koperasi yang harus dipindahkan dari tengah samudra.

Tidak ada tukang yang perlu membongkar fondasi di dasar laut.

Yang perlu diperiksa adalah data koordinat dan mekanisme validasinya.

Pemkab Tapin sendiri telah menyatakan seluruh 135 titik berada di daratan setelah pengecekan langsung melalui sistem Kementerian Koperasi.

Jadi, kasus ini sebaiknya tidak dibaca sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar membangun 135 koperasi di tengah laut.

Tetapi juga jangan buru-buru menganggapnya tidak penting hanya karena “cuma salah titik”.

Justru dari kesalahan kecil semacam ini kita bisa melihat kualitas sebuah sistem.

Karena sistem yang baik bukanlah sistem yang tidak pernah salah.

Sistem yang baik adalah sistem yang ketika salah, mampu mendeteksi kesalahannya sebelum publik yang menemukannya.

Dan untuk kasus Kopdes Merah Putih di Tapin, publik sudah lebih dulu melihat sesuatu yang aneh:

koperasinya di darat, tetapi titiknya berenang.

Untung saja yang berenang baru koordinatnya.

Jangan sampai suatu hari anggarannya ikut berenang.